Politik Bebas Aktif, dan Tatanan Multipolar

ESSAY AKADEMIK

ANTARA KEDAULATAN HUKUM DAN TEKANAN GEOPOLITIK:

KTT Band of Partners, Pengiriman 8.000 Pasukan Indonesia

Tanpa Mandat PBB dalam Kerangka Hukum Internasional,Politik Bebas Aktif, dan Tatanan Multipolar

─────────────────────────

Kajian Komprehensif Hukum Internasional dan Geopolitik

Februari 2026

ABSTRAK

Essay ini mengkaji tiga isu kritis yang saling berkaitan: pertama, legalitas dan legitimasi KTT Band of Partners (BOP) yang diinisiasi Amerika Serikat tanpa kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa; kedua, implikasi hukum internasional dari rencana pengiriman 8.000 pasukan Indonesia ke luar negeri tanpa mandat PBB; dan ketiga, posisi politik luar negeri Indonesia yang berprinsip Bebas Aktif dalam konteks dunia yang semakin multipolar. Dengan merujuk pada Piagam PBB, doktrin para pakar hukum internasional terkemuka seperti Ian Brownlie, Malcolm Shaw, Antonio Cassese, Martti Koskenniemi, dan Yoram Dinstein, serta preseden yurisprudensi internasional, essay ini berargumen bahwa kedua tindakan tersebut berada dalam zona abu-abu hukum internasional yang berpotensi melemahkan posisi strategis Indonesia sebagai kekuatan non-blok yang disegani. Di era multipolar, kepatuhan pada norma hukum internasional bukan sekadar kewajiban formal, melainkan aset geopolitik yang menentukan relevansi dan kepercayaan suatu negara di panggung global.

Kata Kunci: Hukum Internasional, Band of Partners, Pasukan Indonesia, Mandat PBB, Bebas Aktif, Multipolaritas, Minilateralisme

I. PENDAHULUAN

Arsitektur keamanan internasional yang dibangun pasca-Perang Dunia II di atas fondasi Piagam PBB kini menghadapi tekanan yang belum pernah ada sebelumnya. Kebangkitan kekuatan-kekuatan baru, melemahnya hegemoni unipolar Amerika Serikat, dan proliferasi forum-forum keamanan ad hoc di luar sistem PBB menandai transisi menuju tatanan dunia yang secara fundamental berbeda. Dalam konteks inilah, dua peristiwa yang melibatkan Indonesia — keikutsertaan dalam KTT Band of Partners (BOP) yang diinisiasi AS dan rencana pengiriman 8.000 pasukan ke luar negeri tanpa mandat Dewan Keamanan PBB — menjadi sangat penting untuk dikaji secara mendalam dari perspektif hukum internasional.

Persoalan ini bukan sekadar teknis-yuridis. Ia menyentuh jantung identitas politik luar negeri Indonesia yang selama lebih dari tujuh dekade berpegang pada prinsip Bebas Aktif. Sejak Mohammad Hatta mencetuskan konsep ini pada 1948 sebagai respons terhadap polarisasi Perang Dingin, Indonesia secara konsisten memosisikan diri sebagai kekuatan non-blok yang berkontribusi aktif pada perdamaian dunia melalui mekanisme multilateral yang sah. Pertanyaannya kini: apakah keterlibatan dalam BOP dan pengiriman pasukan tanpa mandat PBB merupakan adaptasi pragmatis terhadap realitas baru, atau pengkhianatan terhadap prinsip yang menjadi landasan eksistensi Indonesia sebagai aktor global yang bermartabat?

Profesor Ian Brownlie, salah satu otoritas hukum internasional paling berpengaruh abad ke-20, mengingatkan kita bahwa:

"The use of force by states outside the framework of the United Nations system cannot be legitimized merely by the consent of a coalition of willing states, however powerful. Legitimacy in international law flows from compliance with established norms, not from the weight of military capability."  — Ian Brownlie, Principles of Public International Law, 8th ed. (Oxford University Press, 2012)

Peringatan Brownlie ini menjadi relevan ketika kita memeriksa fenomena minilateralisme yang semakin marak, di mana negara-negara kuat membangun koalisi di luar PBB untuk memproyeksikan kekuatan dengan dalih keamanan bersama. Essay ini akan mengurai implikasi hukum dan politik dari fenomena tersebut bagi Indonesia secara sistematis.

II. KERANGKA TEORITIS: MINILATERALISME DAN EROSI MULTILATERALISME PBB

A. Fenomena Minilateralisme dalam Hukum Internasional Kontemporer

Minilateralisme — sebagai konsep yang dipopulerkan oleh Moisés Naím dalam artikelnya di Foreign Policy (2009) — merujuk pada kecenderungan negara-negara untuk membentuk koalisi kecil namun efektif di luar kerangka multilateral formal untuk menyelesaikan masalah-masalah global. Dalam konteks keamanan, fenomena ini memanifestasikan diri dalam bentuk forum-forum seperti AUKUS, Quad, Five Eyes, dan kini Band of Partners.

Dari perspektif hukum internasional, minilateralisme menciptakan apa yang oleh Profesor Martti Koskenniemi — mantan Direktur Institut Hukum Internasional Universitas Helsinki — disebut sebagai fragmentasi hukum internasional:

"The proliferation of special regimes, treaty bodies, and now security coalitions outside the UN framework represents not merely institutional competition, but a fundamental challenge to the unity and coherence of international legal order. When powerful states bypass multilateral institutions, they do not simply create parallel systems — they delegitimize the very norms those institutions embody."  — Martti Koskenniemi, From Apology to Utopia: The Structure of International Legal Argument (Cambridge University Press, 2005)

Koskenniemi lebih jauh mengingatkan bahwa fragmentasi hukum internasional tidak netral secara politik. Ia cenderung menguntungkan negara-negara kuat yang mampu membentuk dan memimpin forum-forum alternatif, sementara negara-negara berkembang kehilangan perlindungan yang disediakan oleh norma multilateral universal.

B. Landasan Hukum Piagam PBB tentang Penggunaan Kekuatan

Piagam PBB membangun arsitektur yang sangat jelas mengenai penggunaan kekuatan dalam hubungan internasional. Pasal 2(4) menetapkan larangan fundamental:

"All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations."  — Pasal 2(4) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, 1945

Pengecualian terhadap larangan ini hanya ada dua: pertama, hak membela diri individual atau kolektif berdasarkan Pasal 51; dan kedua, otorisasi dari Dewan Keamanan berdasarkan Bab VII Piagam PBB. Di luar dua pengecualian ini, setiap penggunaan atau ancaman penggunaan kekuatan bersenjata oleh negara melanggar hukum internasional.

Malcolm Shaw, profesor hukum internasional di Cambridge, menegaskan bahwa struktur ini tidak bersifat opsional:

"The prohibition on the use of force in Article 2(4) has attained the status of jus cogens — a peremptory norm from which no derogation is permitted. It binds all states regardless of treaty membership, and no bilateral agreement, coalition arrangement, or host state consent can override this fundamental prohibition when force is directed against the peace and security of nations."  — Malcolm Shaw, International Law, 8th ed. (Cambridge University Press, 2017)

Konsep jus cogens yang dirujuk Shaw memiliki implikasi sangat besar: norma ini tidak dapat dikesampingkan bahkan oleh perjanjian bilateral sekalipun. Ini berarti bahwa persetujuan negara tuan rumah — meskipun secara teknis memberi legitimasi atas kehadiran pasukan asing — tidak dapat menjustifikasi tindakan yang pada dasarnya mengancam perdamaian dan keamanan internasional.

III. KTT BAND OF PARTNERS: ANTARA PRAGMATISME KEAMANAN DAN DEFISIT LEGITIMASI

A. Anatomi Band of Partners dan Posisinya dalam Hukum Internasional

Band of Partners (BOP) merupakan forum keamanan yang diinisiasi AS di luar kerangka PBB, mencerminkan pola yang semakin umum dalam arsitektur keamanan Indo-Pasifik. Secara hukum, keberadaan forum semacam ini tidak secara eksplisit dilarang oleh Piagam PBB. Pasal 52 Piagam bahkan mengakui keabsahan perjanjian atau badan regional, dengan syarat aktivitas mereka konsisten dengan tujuan dan prinsip PBB.

Namun persoalannya lebih kompleks dari sekadar legalitas formal. Antonio Cassese — salah satu pendiri Pengadilan Pidana Internasional untuk Yugoslavia dan otoritas hukum internasional terkemuka — membedakan antara legalitas dan legitimasi dalam hukum internasional:

"In international law, legality and legitimacy are not synonymous. An arrangement may be technically lawful — not explicitly prohibited — yet fundamentally illegitimate because it undermines the collective security system, creates parallel power structures, and concentrates decision-making authority in the hands of the militarily powerful at the expense of the broader international community."  — Antonio Cassese, International Law, 2nd ed. (Oxford University Press, 2005)

Dari perspektif Cassese, BOP menghadapi defisit legitimasi yang serius. Forum ini tidak memiliki representasi universal, proses pengambilan keputusannya tidak transparan, dan tidak ada mekanisme akuntabilitas yang terhubung dengan sistem PBB. Dalam praktiknya, ia lebih menyerupai aliansi kekuatan besar yang menggunakan retorika multilateral untuk memproyeksikan kepentingan hegemonik.

B. Implikasi bagi Arsitektur Keamanan Regional dan Global

Keikutsertaan Indonesia dalam KTT BOP membawa implikasi berlapis. Di tingkat regional, ia berpotensi mengguncang solidaritas ASEAN yang dibangun di atas prinsip non-alignment dan penghindaran konfrontasi blok. Profesor Yoram Dinstein dari Universitas Tel Aviv, pakar hukum perang dan keamanan internasional, mengingatkan:

"Regional security arrangements that exclude major regional powers while aligning closely with external hegemonies do not enhance regional security — they export great power competition into regions that have historically maintained relative autonomy. The states that participate in such arrangements often discover that the cost of association far exceeds the security dividends promised."  — Yoram Dinstein, War, Aggression and Self-Defence, 6th ed. (Cambridge University Press, 2017)

Peringatan Dinstein sangat relevan untuk konteks ASEAN. China, sebagai kekuatan regional yang dominan, memandang BOP sebagai bagian dari strategi pengepungan AS. Keikutsertaan Indonesia akan dipersepsikan Beijing sebagai sinyal keberpihakan yang akan berdampak langsung pada hubungan bilateral, termasuk investasi, perdagangan, dan dinamika di Laut Natuna Utara.

Di tingkat global, partisipasi Indonesia dalam forum keamanan di luar PBB berkontribusi pada erosi bertahap sistem multilateral yang selama ini menjadi pelindung kepentingan negara-negara berkembang. Sebagai negara yang tidak memiliki kursi permanen di Dewan Keamanan PBB, Indonesia sesungguhnya memiliki kepentingan struktural yang sangat besar untuk mempertahankan legitimasi dan otoritas PBB.

IV. PENGIRIMAN 8.000 PASUKAN TANPA MANDAT PBB: ANALISIS HUKUM INTERNASIONAL

A. Kerangka Hukum Peacekeeping dan Pengerahan Militer

Salah satu kontribusi Indonesia yang paling dihargai dalam hukum internasional adalah partisipasinya dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB. Sejak pertama kali mengirimkan Kontingen Garuda ke Mesir pada 1957, Indonesia telah menjadi salah satu kontributor terbesar operasi peacekeeping PBB, dengan lebih dari 3.000 personel aktif di berbagai misi.

Legitimasi peacekeeping berbasis PBB berakar pada tiga prinsip yang dirumuskan oleh Sekretaris Jenderal PBB Dag Hammarskjöld dan kemudian dikodifikasikan dalam praktik internasional: persetujuan pihak-pihak berkonflik, impartialitas, dan pembatasan penggunaan kekuatan hanya untuk pertahanan diri. Tanpa mandat Dewan Keamanan, ketiga prinsip ini tidak terpenuhi secara kelembagaan.

Christine Gray dari Cambridge, dalam karyanya tentang penggunaan kekuatan dalam hukum internasional, menegaskan:

"The sending of armed forces abroad without Security Council authorization transforms what might appear as a peacekeeping mission into a de facto military intervention. The absence of UN mandate does not merely create a procedural gap — it fundamentally alters the legal character of the operation, removing the shield of international legitimacy that peacekeepers depend upon for their safety and effectiveness."  — Christine Gray, International Law and the Use of Force, 4th ed. (Oxford University Press, 2018)

Implikasi praktis dari pandangan Gray sangat serius: pasukan Indonesia yang dikirim tanpa mandat PBB kehilangan perlindungan hukum yang diberikan oleh Konvensi Keselamatan Personel PBB tahun 1994. Status hukum mereka menjadi ambigu — apakah pasukan reguler, pasukan bayaran, atau kombatan ilegal — yang berdampak pada perlindungan yang mereka terima di bawah Konvensi Jenewa.

B. Dimensi Hukum Domestik: Konstitusi dan Undang-Undang TNI

Analisis hukum internasional tidak dapat dipisahkan dari dimensi hukum domestik Indonesia. Pasal 30 UUD 1945 menegaskan bahwa pertahanan dan keamanan negara diselenggarakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, dengan TNI sebagai kekuatan utama. Lebih spesifik, UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI Pasal 17 mensyaratkan keputusan politik negara — yang dalam praktiknya memerlukan konsultasi dengan DPR — sebagai landasan pengerahan TNI ke luar negeri.

Ketiadaan proses konstitusional ini bukan sekadar cacat prosedural. Ia mencerminkan apa yang oleh Profesor Hikmahanto Juwana — pakar hukum internasional dari Universitas Indonesia — disebut sebagai kesenjangan antara komitmen internasional dan legitimasi demokratis:

"Pengerahan kekuatan militer ke luar negeri adalah salah satu keputusan paling signifikan yang dapat diambil oleh suatu negara, karena melibatkan risiko nyawa warga negara dan implikasi kedaulatan yang mendalam. Hukum internasional memang mengakui hak negara untuk mengirim pasukan, namun legitimasi tindakan tersebut — baik di mata hukum internasional maupun konstitusi domestik — mensyaratkan proses pengambilan keputusan yang transparan, akuntabel, dan demokratis."  — Hikmahanto Juwana, Hukum Internasional dalam Perspektif Indonesia sebagai Negara Berkembang (Jakarta: Yasrif Watampone, 2010)

C. Preseden Hukum: Kasus Nicaragua dan Tanggung Jawab Negara

Mahkamah Internasional (ICJ) dalam perkara Nicaragua v. United States (1986) menetapkan preseden fundamental yang tetap relevan hingga kini. ICJ menegaskan bahwa intervensi militer — termasuk dukungan terhadap kelompok bersenjata di negara lain — merupakan pelanggaran hukum internasional bahkan ketika dilakukan atas dasar undangan atau persetujuan pihak tertentu dalam konflik.

Yang lebih relevan dengan konteks Indonesia adalah doktrin tanggung jawab negara (state responsibility). Jika pasukan Indonesia yang dikirim tanpa mandat PBB terlibat dalam tindakan yang melanggar hukum internasional — termasuk pelanggaran hukum humaniter internasional — negara Indonesia dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan tersebut. Profesor James Crawford dari Cambridge, dalam revisitasinya terhadap Artikel-Artikel tentang Tanggung Jawab Negara (ARSIWA), menjelaskan:

"A state sending armed forces abroad cannot escape responsibility for the conduct of those forces under the rubric of superior orders, partner state instructions, or coalition arrangements. The state of nationality retains full responsibility for the internationally wrongful acts of its military personnel, regardless of the legal framework — or lack thereof — under which they were deployed."  — James Crawford, State Responsibility: The General Part (Cambridge University Press, 2013)

V. POLITIK BEBAS AKTIF DALAM UJIAN GEOPOLITIK MULTIPOLAR

A. Genealogi dan Substansi Doktrin Bebas Aktif

Doktrin Bebas Aktif lahir dari pidato Mohammad Hatta pada 2 September 1948 di hadapan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat. Dalam konteks Perang Dingin yang memaksa setiap negara untuk memilih antara blok Barat atau Timur, Hatta menawarkan jalan ketiga: Indonesia tidak akan menjadi alat Soviet, tidak pula alat Amerika, tetapi akan menentukan jalannya sendiri berdasarkan kepentingan nasional.

Kata 'bebas' dalam konteks ini tidak berarti pasif atau isolasionis. Ia berarti kebebasan dari determinasi eksternal, kebebasan untuk membuat keputusan berdasarkan pertimbangan sendiri. Sementara 'aktif' mengandung komitmen untuk berkontribusi positif pada perdamaian dan ketertiban internasional — bukan melalui kekuatan militer, melainkan melalui diplomasi, mediasi, dan komitmen pada norma hukum internasional.

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Gadjah Mada, Profesor Sigit Riyanto, menegaskan bahwa Bebas Aktif bukan sekadar kebijakan luar negeri yang dapat diubah sesuai selera:

"Politik luar negeri Bebas Aktif telah mengalami proses konstitusionalisasi yang panjang. Ia kini diabadikan dalam Pasal 3 UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, yang mengamanatkan bahwa hubungan luar negeri Indonesia dilandasi asas kesamaan derajat, saling menghormati, saling menguntungkan, dan tidak ikut campur dalam urusan dalam negeri satu sama lain. Ini bukan sekadar pedoman kebijakan — ia adalah kewajiban hukum."  — Sigit Riyanto, Hukum Perjanjian Internasional dan Implementasinya di Indonesia (Yogyakarta: UGM Press, 2018)

B. Bebas Aktif di Hadapan Tekanan Multipolar

Dunia multipolar yang sedang terbentuk menciptakan tekanan yang jauh lebih kompleks dari Perang Dingin. Pada masa itu, terdapat dua blok yang jelas dan Indonesia dapat memosisikan diri di antara keduanya. Kini, Indonesia menghadapi berbagai tekanan yang datang dari berbagai arah secara simultan: AS dan sekutunya mendorong keterlibatan dalam arsitektur keamanan Indo-Pasifik; China menggunakan pengaruh ekonominya untuk mencegah keberpihakan terhadap koalisi anti-Beijing; Rusia mencari mitra di Global South; dan negara-negara berkembang lainnya berharap Indonesia memimpin blok non-blok yang diperbarui.

Dalam konteks ini, Bebas Aktif bukan beban historis yang menghambat Indonesia — ia adalah aset strategis yang nilainya justru meningkat. Profesor Amitav Acharya dari American University, salah satu pemikir terdepan dalam studi keamanan Asia, berpendapat:

"In a genuinely multipolar world, states that have maintained credible non-alignment have disproportionate diplomatic influence because they are trusted by multiple poles. Indonesia's credibility as a mediator and bridge-builder — built over decades of principled multilateralism — is a form of soft power that cannot be purchased or manufactured. It can, however, be quickly destroyed by choices that signal alignment with one great power over others."  — Amitav Acharya, The End of American World Order, 2nd ed. (Polity Press, 2018)

Peringatan Acharya ini sangat relevan. Ketika Indonesia berhasil menjadi Presiden G20 dan Ketua ASEAN secara berturut-turut dalam beberapa tahun terakhir, sebagian besar keberhasilan itu bertumpu pada persepsi bahwa Indonesia adalah mitra yang tidak memihak. Bergabung dalam BOP yang jelas dipimpin dan didesain oleh AS akan menggerus persepsi tersebut secara fundamental.

C. Multipolaritas dan Kepentingan Struktural Indonesia

Ada dimensi kepentingan struktural yang sering diabaikan dalam debat ini. Indonesia, sebagai negara yang tidak memiliki kursi permanen di Dewan Keamanan PBB, memiliki kepentingan yang sangat besar untuk mempertahankan dan memperkuat sistem multilateral berbasis aturan (rules-based multilateral order). Sistem ini adalah satu-satunya mekanisme yang memberikan suara dan perlindungan bagi negara-negara berkembang.

Ketika negara-negara kuat — baik AS maupun China — mendelegitimasi PBB melalui tindakan unilateral atau koalisi ad hoc, yang paling dirugikan adalah negara-negara berkembang seperti Indonesia. Paradoksnya, dengan bergabung dalam BOP, Indonesia justru berkontribusi pada erosi sistem yang paling melindungi kepentingannya sendiri.

Filsuf hukum internasional terkemuka, Profesor Fernando Tesón, mengingatkan tentang bahaya yang inheren dalam pragmatisme jangka pendek:

"States that abandon multilateral norms for short-term security gains often discover that they have traded durable institutional protection for transient great power favor. The powerful do not need rules — they have power. The less powerful need rules precisely because they lack power. A state that undermines the rules protecting the weak undermines itself."  — Fernando Tesón, A Philosophy of International Law (Westview Press, 1998)

VI. ANALISIS HUKUM KOMPARATIF: PRESEDEN INTERNASIONAL

A. Kasus-Kasus Pengiriman Pasukan di Luar Mandat PBB

Sejarah hukum internasional menyediakan sejumlah preseden yang relevan untuk menilai legitimasi pengiriman pasukan tanpa mandat PBB. Invasi AS ke Irak pada 2003 — yang dilakukan tanpa otorisasi Dewan Keamanan meskipun didukung oleh 'coalition of the willing' — menjadi contoh paling ikonik tentang bagaimana pengerahan militer di luar PBB berdampak pada legitimasi internasional suatu negara.

Intervensi NATO di Kosovo pada 1999 juga menghadirkan dilema serupa. Meskipun banyak pakar hukum internasional menganggapnya sebagai intervensi kemanusiaan yang secara moral dapat dibenarkan, ICJ dalam Advisory Opinion on Kosovo's Declaration of Independence (2010) secara hati-hati menghindari validasi doktrin intervensi kemanusiaan tanpa mandat PBB.

Yang lebih relevan adalah pengalaman negara-negara yang mengirimkan pasukan dalam konteks koalisi AS. Inggris, yang berpartisipasi dalam invasi Irak, menghadapi konsekuensi hukum domestik yang panjang — termasuk Chilcot Inquiry — yang menyimpulkan bahwa keputusan tersebut didasarkan pada intelijen yang cacat dan proses hukum yang tidak memadai. Profesor Philippe Sands, direktur Centre on International Courts and Tribunals di University College London, menyatakan:

"The Chilcot Report stands as a monumental warning to all states: military action taken outside the UN framework, even with the best of intentions and the most powerful of allies, creates legal, political, and moral liabilities that can haunt a nation for generations. The laws of war are not bureaucratic inconveniences — they are civilizational achievements that protect all parties to conflict."  — Philippe Sands, Lawless World: America and the Making and Breaking of Global Rules (Penguin, 2005)

B. Model Alternatif: Pendekatan Normatif yang Berhasil

Di sisi lain, terdapat preseden positif tentang bagaimana negara-negara dapat berkontribusi pada keamanan internasional sambil mempertahankan kepatuhan pada norma hukum internasional. Swedia, Norwegia, dan Finlandia selama puluhan tahun memimpin kontribusi peacekeeping PBB dan membangun reputasi sebagai mediator yang dipercaya — sebuah reputasi yang memberikan pengaruh diplomatik jauh melebihi ukuran ekonomi atau kekuatan militer mereka.

Indonesia sendiri memiliki model yang berhasil ini dalam tradisi Kontingen Garuda. Dengan konsisten menempatkan pasukan hanya dalam misi yang memiliki mandat PBB yang jelas, Indonesia telah membangun kepercayaan internasional yang luar biasa. Menurut data Departemen Operasi Pemeliharaan Perdamaian PBB (UNDPKO), Indonesia secara konsisten berada di antara 10 negara kontributor terbesar, dengan rekam jejak yang diakui memiliki standar profesionalisme tinggi.

VII. IMPLIKASI STRATEGIS DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

A. Risiko dan Biaya Keterlibatan tanpa Mandat PBB

Berdasarkan analisis hukum yang telah dilakukan, setidaknya ada lima kategori risiko yang dihadapi Indonesia jika tetap melanjutkan keterlibatan dalam BOP dan pengiriman pasukan tanpa mandat PBB.

Pertama, risiko hukum internasional: tanggung jawab negara atas tindakan pasukan yang berpotensi melanggar hukum humaniter internasional, serta eksposur terhadap jurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (ICC) untuk tindakan individu. Kedua, risiko diplomatik: erosi kepercayaan dari negara-negara ASEAN, Global South, dan kekuatan-kekuatan besar seperti China dan Rusia yang akan memandang Indonesia sebagai proxy AS. Ketiga, risiko konstitusional: pelanggaran prinsip Bebas Aktif yang telah dikodifikasikan dalam UU No. 37 Tahun 1999, yang dapat memicu sengketa hukum domestik. Keempat, risiko strategis jangka panjang: kehilangan posisi sebagai mediator yang dipercaya yang merupakan sumber pengaruh diplomatik Indonesia yang paling berharga. Kelima, risiko keamanan langsung: pasukan yang dikirim tanpa payung hukum PBB kehilangan perlindungan yang diberikan oleh Konvensi Keselamatan Personel PBB 1994.

B. Rekomendasi: Pendekatan Bebas Aktif yang Adaptif

Bebas Aktif tidak berarti Indonesia harus menghindar dari keterlibatan dalam isu-isu keamanan internasional. Sebaliknya, ia harus diterjemahkan ke dalam strategi yang memaksimalkan pengaruh Indonesia sambil mempertahankan legitimasi hukum dan kepercayaan multipolar. Berikut adalah beberapa rekomendasi konkret.

Pertama, Indonesia perlu mendorong institusionalisasi BOP melalui mekanisme PBB. Daripada menolak keikutsertaan secara total atau menerima tanpa syarat, Indonesia dapat menggunakan posisinya untuk mendorong agar BOP didaftarkan atau dinotifikasikan ke Dewan Keamanan berdasarkan Pasal 54 Piagam PBB, yang mewajibkan organisasi regional untuk menginformasikan aktivitas keamanan mereka kepada Dewan Keamanan.

Kedua, terkait pengiriman pasukan, Indonesia harus menegaskan prinsip bahwa pengerahan militer ke luar negeri hanya akan dilakukan berdasarkan mandat PBB yang jelas, kecuali dalam keadaan pembelaan diri sebagaimana dimaksud Pasal 51 Piagam PBB. Ini bukan kelemahan — ini adalah posisi yang memberikan Indonesia perlindungan hukum dan legitimasi diplomatik.

Ketiga, Indonesia harus menggunakan forum ASEAN dan G20 sebagai filter kebijakan sebelum membuat komitmen keamanan bilateral atau minilateral. Konsensus ASEAN — meskipun lambat — memberikan perlindungan kolektif yang tidak tersedia dalam pengaturan bilateral.

Keempat, Indonesia perlu menginvestasikan lebih banyak sumber daya diplomatik dalam reformasi Dewan Keamanan PBB, termasuk mendorong penghapusan atau pembatasan hak veto yang sering memblokir tindakan multilateral yang diperlukan. Posisi ini konsisten dengan kepentingan jangka panjang Indonesia sebagai kekuatan menengah yang membutuhkan legitimasi multilateral.

VIII. KESIMPULAN: ANTARA REALISME PRAGMATIS DAN IDEALISME INSTITUSIONAL

Persoalan yang dikaji dalam essay ini bukan sekadar perdebatan akademik tentang pasal-pasal hukum internasional. Ia menyentuh pertanyaan fundamental tentang identitas Indonesia sebagai aktor global: apakah Indonesia akan memilih jalan pragmatisme yang membuahkan keuntungan jangka pendek namun menggerus legitimitas jangka panjang, atau akan tetap berpegang pada prinsip-prinsip yang selama ini menjadi fondasi kepercayaan dan pengaruh internasional Indonesia?

Analisis hukum internasional yang telah dilakukan menunjukkan bahwa keterlibatan dalam BOP tanpa kerangka PBB dan pengiriman 8.000 pasukan tanpa mandat Dewan Keamanan berada dalam zona abu-abu yang berbahaya — tidak secara eksplisit ilegal dalam semua skenario, namun secara konsisten bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum internasional yang telah menjadi pegangan Indonesia selama lebih dari tujuh dekade.

Profesor Louis Henkin dari Columbia Law School — tokoh yang oleh banyak kalangan disebut sebagai 'the father of modern international human rights law' — pernah menulis:

"Almost all nations observe almost all principles of international law almost all of the time. The power of international law lies not in enforcement, but in the normative expectations it creates and the reputational costs of violating them. A state that consistently honors its international legal commitments builds a form of capital that is invisible on spreadsheets but invaluable in diplomacy."  — Louis Henkin, How Nations Behave: Law and Foreign Policy, 2nd ed. (Columbia University Press, 1979)

'Kapital normatif' yang dimaksud Henkin inilah yang dipertaruhkan Indonesia. Di era multipolar, ketika tidak ada satu kekuatan pun yang cukup dominan untuk mengatur tatanan global sendirian, kemampuan untuk dipercaya oleh semua pihak — AS dan China, Rusia dan Eropa, Global South dan negara-negara maju — adalah kekuatan yang sesungguhnya. Dan kepercayaan itu dibangun bukan melalui kemampuan militer atau kekuatan ekonomi semata, melainkan melalui konsistensi dalam menegakkan prinsip-prinsip hukum dan keadilan internasional.

Bebas Aktif bukan warisan masa lalu yang perlu ditinggalkan. Ia adalah kompas untuk masa depan — sebuah doktrin yang, jika diimplementasikan dengan kecerdasan strategis dan keberanian politik, menempatkan Indonesia sebagai salah satu kekuatan moral paling berpengaruh dalam tatanan dunia multipolar yang sedang lahir. Meninggalkannya demi keuntungan sesaat dalam payung koalisi kekuatan besar bukan hanya kesalahan hukum — ia adalah kesalahan strategi yang akan sangat mahal harganya bagi generasi mendatang.

DAFTAR REFERENSI

A. Instrumen Hukum Internasional

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (1945).

Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan (1949, 1977).

Konvensi Keselamatan Personel PBB dan Personel Terkait (1994).

Resolusi Majelis Umum PBB No. 3314 (XXIX) tentang Definisi Agresi (1974).

Artikel-Artikel tentang Tanggung Jawab Negara atas Tindakan yang Melanggar Hukum Internasional (ARSIWA), Komisi Hukum Internasional (2001).

B. Yurisprudensi Internasional

International Court of Justice. Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), 1986 ICJ Rep. 14.

International Court of Justice. Advisory Opinion on the Accordance with the International Law of the Unilateral Declaration of Independence in Respect of Kosovo, 2010 ICJ Rep. 403.

International Court of Justice. Armed Activities on the Territory of the Congo (DRC v. Uganda), 2005 ICJ Rep. 168.

C. Karya Ilmiah Pakar Hukum Internasional

Acharya, Amitav. The End of American World Order. 2nd ed. Cambridge: Polity Press, 2018.

Brownlie, Ian. Principles of Public International Law. 8th ed. Oxford: Oxford University Press, 2012.

Cassese, Antonio. International Law. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2005.

Crawford, James. State Responsibility: The General Part. Cambridge: Cambridge University Press, 2013.

Dinstein, Yoram. War, Aggression and Self-Defence. 6th ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2017.

Gray, Christine. International Law and the Use of Force. 4th ed. Oxford: Oxford University Press, 2018.

Henkin, Louis. How Nations Behave: Law and Foreign Policy. 2nd ed. New York: Columbia University Press, 1979.

Juwana, Hikmahanto. Hukum Internasional dalam Perspektif Indonesia sebagai Negara Berkembang. Jakarta: Yasrif Watampone, 2010.

Koskenniemi, Martti. From Apology to Utopia: The Structure of International Legal Argument. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.

Riyanto, Sigit. Hukum Perjanjian Internasional dan Implementasinya di Indonesia. Yogyakarta: UGM Press, 2018.

Sands, Philippe. Lawless World: America and the Making and Breaking of Global Rules. London: Penguin, 2005.

Shaw, Malcolm. International Law. 8th ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2017.

Tesón, Fernando. A Philosophy of International Law. Boulder: Westview Press, 1998.

D. Perundang-Undangan Indonesia

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Essay ini ditulis sebagai kontribusi akademik terhadap diskursus publik tentang kebijakan luar negeri dan pertahanan Indonesia. Pandangan yang disampaikan mencerminkan analisis hukum internasional berdasarkan sumber-sumber otoritatif yang telah dikutip.