Rohmandar Asep: Akademisi Lintas Disiplin yang Menghubungkan Pendidikan, Ekonomi dan Politik

Rohmandar Asep: Akademisi Lintas Disiplin yang Menghubungkan Pendidikan, Ekonomi dan Politik

Kiprah

Rohmandar Asep dikenal sebagai akademisi yang aktif menulis di bidang pendidikan, politik, dan hukum konstitusi. Ia tidak hanya menyoroti tata kelola pendidikan, tetapi juga berani mengangkat isu-isu besar seperti kartel politik dan reformasi UUD 1945. Kiprahnya menunjukkan sosok peneliti yang lintas disiplin, berusaha menjembatani dunia pendidikan dengan dinamika politik dan hukum di Indonesia. Gambar Dibawah Fhoto Dibuat AI Tiktok. 

Karya Penting

Beberapa karya yang menonjol antara lain:

1.Tata Kelola Pendidikan yang Baik (2025), membahas bagaimana manajemen pendidikan yang profesional dapat meningkatkan kualitas sekolah menengah.  

2. Identifikasi Kartel Politik dan Kolusi di Indonesia (2025) – mengupas fenomena oligarki politik pasca-Reformasi 1998.  

3. Peran Masyarakat Sipil dalam Amandemen UUD 1945 (2025) – menekankan pentingnya civil society dalam mendorong keadilan inklusif dan reformasi konstitusi.  

Tulisan-tulisan ini menunjukkan keberanian intelektual Rohmandar Asep dalam mengangkat isu-isu strategis yang relevan dengan kehidupan bangsa.

Profesionalisme

Profesionalisme Rohmandar Asep tercermin dari:

Pertama, Konsistensi: Ia terus menulis dan meneliti isu-isu penting, baik di bidang pendidikan maupun politik.  

Kedua, Interdisipliner: Menggabungkan perspektif manajemen pendidikan dengan analisis politik dan hukum.  

Ketiga, Relevansi Sosial: Karyanya selalu terkait dengan kebutuhan nyata masyarakat, dari mutu pendidikan hingga demokrasi.  

Keempat, Orientasi Solusi: Tidak hanya mengkritisi, tetapi juga menawarkan gagasan normatif untuk perbaikan sistem.  

Kesimpulan

Rohmandar Asep adalah sosok akademisi yang unik: ia tidak hanya fokus pada dunia pendidikan, tetapi juga berani masuk ke ranah politik dan hukum konstitusi. Dengan karya-karyanya, ia berusaha menghadirkan solusi bagi pendidikan yang lebih berkualitas sekaligus sistem politik yang lebih adil dan inklusif.  

Indonesia, 1 Maret 2026